Davy J Tuilan: Carry Pick Up, Andalan Penjualan Suzuki

JAKARTA – Carry Pick Up merupakan kendaraan andalan niaga Suzuki. Pada 2012, penjualan Carry Pick Up Futura 1.5, Mega Carry, dan Mega Carry Xtra berhasil menguasai market share nasional terhadap kompetitor di kelasnya yakni 61,8 persen.      

Kehandalan kualitas Suzuki Carry Pick Up telah terbukti yakni mesin irit bahan bakar, kuat, tangguh di segala kondisi jalan, biaya perawatan terjangkau.

Davy J Tuilan, 4W Marketing and DND Director PT Suzuki Indomobil Sales menjelaskan, Carry Pick Up juga sudah teruji 36 tahun dengan tingginya tingkat kepercayaan konsumen para pelaku usaha atau wirausahawan terhadap produk ini untuk menunjang usaha mereka. Ini juga sesuai dengan tagline "Apapun Bisnis Anda Carry Selalu Ada".

"Dan dewasa ini, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kian maju. Suzuki turut andil dalam memajukan UMKM di tanah air. Salah satunya dengan menyediakan Carry Pick Up untuk menunjang wirausahawan,"  ujar Davy di OSO Sport Center, Bekasi, Minggu (14/4).      

Sebagai bentuk apresiasi kepada konsumen Carry Pick Up Futura 1.5, Mega Carry dan Mega Carry Xtra, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), distributor tunggal produk Suzuki, menggelar "Kabar (Kumpul Akbar) Wirausahawan Carry Pick Up No. 1", Sabtu (13/4) hingga Minggu (14/4), pada dua tempat berbeda.

Pada Sabtu di Hotel Istana Nelayan, Jatiuwung, Tangerang, Banten dan Minggu di Gedung OSO Sport Center - Dojo KKI, Kompleks Grand Wisata, Bekasi, Jawa Barat. Berbagai program digelar. Seperti kontes Carry Pick Up  yang diperuntukkan bagi para konsumen dengan kendaraan Carry Pick Up tipe apapun dalam kondisi standar, orisinil dan terawat baik.

Selain itu, lanjut Davy. Suzuki memberikan penghargaan "Wirausahawan Award" kepada wirausahawan pengguna Carry Pick Up tipe apapun. Tak hanya itu, dari program penjualan, diberikan hadiah langsung cash back Rp 1 jua untuk pembelian Carry Pick Up tipe apapun.

Disediakan hadiah undian produk elektronik dengan nilai total Rp 50 juta di Tangerang dan Bekasi, serta fasilitas kredit bebas biaya administrasi.     

Program service, Suzuki memberikan voucher oli gratis bagi kendaraan Carry Pick Up tipe apapun. Kemudian, paket service dan sparepart dengan diskon 25 persen bagi Carry Pick Up tipe apapun.      

Free general Carry Pick Up bagi kendaraan Carry Pick Up tipe apapun. Selain itu ada test drive Suzuki Carry Mega Carry Xtra, doorprize dua unit motor Shogun Axelo dan hadiah menarik lainnya. Kemudian, ada pula hiburan musik oleh artis ibukota ; Tiga Macan di Tangerang dan Nita Thalia di Bekasi.

Davy J Tuilan mengatakan, acara yang digelar dua hari ini dapat dianggap sebagai costumer gathering.  Menurutnya, Suzuki tak ingin hanya membuat gathering untuk customer di kendaraan privat saja, melainkan komersial juga diperhatikan.

Sebab, customer kendaraan komersial Suzuki Carry Pick Up dan Mega Carry Pick Up juga merupakan tulang punggung penjualan Suzuki. "Kami berusaha untuk menyentuh customer Suzuki Carry Pick Up dan Mega Carry Pick Up," katanya.

Dia mengatakan, kegiatan seperti ini akan rutin digelar Suzuki di kota-kota lain di seluruh Indonesia. Yang sekarang ini, Davy menerangkan, merupakan cikal bakal kegiatan yang terus dilakukan untuk menyentuk costumer Suzuki Pick Up.      

Apalagi, kata Davy, Suzuki ingin membentuk Primary Brand Image, agar selalu ada di setiap konsumen. "Kami tanamkan kepada pelanggan bahwa Suzuki Carry Pick Up dan Mega Carry Pick Up adalah nomor satu di Indonesia," papar dia.      

Dijelaskan Davy, saat ini konsep Primary Brand Image tengah disusun. Menurutnya, Primary Brand Image itu seperti visi dan misi yang ingin dideliver Suzuki kepada pasar di Indonesia. Dari Primary Brand Image ini, nanti akan turun ke masing-masing produk image.

Misalnya, ke Suzuki Ertiga, Vitara, SX 4 dan lainnya. "Begitu banyak produk image, nanti harus punya benang merah dengan Suzuki Primari Brand Imge," paparnya.     

Endro Nugroho, 4W Sales Director PT Suzuki Indomobil Sales, mengatakan, market share Pick Up Suzuki di Indonesia sangat tinggi. Bahkan, lanjut Endro, pihaknya cukup kewalahan memenuhi tingginya permintaan konsumen karena keterbatasan produksi.

Bahkan, di setiap daerah yang dikelilinginya, konsumen selalu menanyakan kesediaan stok Pick Up Suzuki yang sangat tinggi permintaannya. "Market share cukup tinggi, sayangnya market share tidak menggambarkan kekuatan riil. Demand yang masuk lebih besar dari kemampuan supply kami," kata Endro, di kesempatan sama.

Dia mengatakan, market share Pick Up itu sudah beberapa tahun dikuasai Suzuki. "Sudah sepuluh tahun lebih kita ini nomor satu di Pick Up," tegasnya.      

Menurutnya, pasar Pick Up Suzuki sangat besar. Tak hanya di Indonesia, Endro menerangkan, Pick Up Suzuki juga diekspor ke 110 negara di dunia. Misalnya, Mega Carry itu digunakan di berbagai negara seperti Arab Saudi, Barbados bahkan di Afghanistan.      

Menurut dia, market share Pick Up Suzuki pada 2012 mencapai 42,84 persen. Sedangkan pada Januari hingga Maret 2013 ini sudah 47,7 persen. Dia mengatakan, kalau ingin meningkatkan market share maka produksi harus lebih ditingkatkan.

"Sekarang kita nunggu teman-teman pabrik memeroduksi lebih banyak lagi," katanya. Dijelaskan Endro, dalam sebulan bisa memeroduksi sekitar enam ribuan untuk dua type Pick Up Suzuki.

"Inginnya lebih, sebab demand yang masuk di atas enam ribu. Hampir di setiap tempat itu inden," ungkapnya. 

Davy J Tuilan: Carry Pick Up, Andalan Penjualan Suzuki

Source: http://www.jpnn.com/read/2013/04/14/167349/Carry-Pick-Up,-Andalan-Penjualan-Suzuki-

Read more »

Mardiasmo: Curiga Kepala Daerah Main Proyek, BPKP (Mardiasmo) Turun Tangan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan audit terhadap keuangan daerah, khususnya dalam APBD perubahan. Pasalnya, di daerah seringkali muncul sejumlah kepentingan.

"Tidak jarang juga kepala daerah yang menempatkan pejabat untuk "mengawal" sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa," ujar Kepala BPKP Mardiasmo dalam keterangan persnya, Minggu (14/4).

Dari laporan keuangan pemda, juga masih banyak yang disclaimer, dan masih sedikit yang wajar tanpa pengecualian (WTP). Sementara dari laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, tahun 2012 baru 24 persen kabupaten/kota yang nilainya baik.

"Padahal, dana yang digelontorkan ke daerah, termasuk dana dekonsentrasi, jumlahnya sekitar 60 persen dari APBN. Itu sebabnya perlu diaudit laporan keuangannya," tegasnya.

Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar mengatakan, perlu melakukan pembenahan dalam laporan keuangan agar daerah dapat menggunakan uang rakyat itu dengan penuh tanggungjawab, berbasis kinerja dengan kontrol yang kuat.

"Untuk, yang mengawasi kabupaten/kota nantinya dari provinsi. Sedangkan yang mengawasi pemerintah provinsi dari pusat. Selain itu peran BPKP akan diperkuat lagi, dan menjadi auditor pemerintah. Nanti ini akan dibahas lebih mendalam," pungkasnya. 

Mardiasmo: Curiga Kepala Daerah Main Proyek, BPKP (Mardiasmo) Turun Tangan

Source: http://www.jpnn.com/read/2013/04/14/167352/Curiga-Kepala-Daerah-Main-Proyek,-BPKP-

Read more »

Berita RUU Pilkada: Pemerintah Usul, Bupati/Wako Dipilih DPRD

JAKARTA - Pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU pilkada) yang melibatkan pemerintah dan DPR, hingga akhir pekan lalu masih berlangsung alot.

Materi krusial menyangkut mekanisme pilkada pun, meski Panja RUU pilkada itu sudah rapat 10 kali, belum juga tercapai kesepakatan.

Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antarlembaga, Kemendagri, Dodi Riyadmadji, menjelaskan, mayoritas fraksi di DPR ngotot menghendaki pilkada gubernur dan bupati/walikota tetap dilakukan lewat pemilihan langsung oleh rakyat.

Draf awal RUU yang diajukan pemerintah, gubernur dipilih oleh DPRD sedangkan bupati/walikota dipilih secara langsung oleh rakyat.

Merespon sikap fraksi-fraksi di DPR, pihak pemerintah mencoba menawarkan mekanisme lain.  "Pak Dirjen (Dirjen Otda Kemendagri, Djohermansyah Djohan, red) menawarkan, untuk gubernur dipilih langsung dan sebaliknya pemilihan bupati/wako oleh DPRD," ujar Dodi saat diskusi mengulas perkembangan pembahasan RUU pemilukada, di Cisarua, Bogor, akhir pekan lalu.

"Jadi, mekanisme pemilihan kepala daerah belum ada titik temu," ujar alumni Fisipol UGM yang terlibat langsung dalam pembahasan RUU pilkada itu.

Mengapa konsep pemerintah diubah, dari usulan gubernur dipilih DPRD menjadi dipilih langsung oleh rakyat? Dodi menjelaskan, ini tidak lepas dari berkembangnya gagasan untuk memperkuat kedudukan provinsi dan peran gubernur dalam sistem pemerintahan daerah ke depan. Mengenai penguatan peran gubernur ini, diatur di RUU pemda, sebagai revisi UU Nomor 32 Tahun 2004. 

Berita RUU Pilkada: Pemerintah Usul, Bupati/Wako Dipilih DPRD

Source: http://www.jpnn.com/read/2013/04/15/167354/Pemerintah-Usul,-Bupati/Wako-Dipilih-DPRD-

Read more »

Telah Lahir: Panja Ketenagakerjaan BUMN di Komisi IX DPR RI

TELAH lahir: Panja Ketenagakerjaan BUMN di Komisi IX DPR RI. Itulah kesimpulan rapat kerja Komisi IX DPR dengan menteri tenaga kerja dan transmigrasi serta menteri BUMN tanggal 10 April lalu.

Saya senang dengan lahirnya panja itu. Dengan panja, pembahasan masalah ketenagakerjaan di BUMN akan sangat mendalam. Panja tentu akan mendengarkan banyak pihak yang pantas didengar: tokoh-tokoh serikat pekerja, manajemen BUMN yang rugi, BUMN kecil, BUMN besar, BUMN yang mempraktikkan sistem ketenagakerjaan yang baik dan yang kurang baik, serta banyak pihak lagi.

DPR, khususnya komisi IX, tentu lembaga yang sangat kritis yang bisa menyerap berbagai realitas di lapangan. Baik realitas tenaga kerja yang harus kian sejahtera maupun realitas perusahaan yang harus dijaga pertumbuhan dan sustainability-nya.

Saya sendiri menyesal sempat terlalu lama jadi "buron" komisi IX. Ternyata komisi itu sangat dinamis. Anggota-anggotanya mengesankan. Banyak dokternya (saya lupa bahwa komisi IX adalah komisi yang juga mengurus kesehatan), intelektualnya, dan begitu banyak wanitanya: cantik-cantik dan cerdas-cerdas.

Ada Wakil Ketua Nova Riyanti Yusuf yang dokter ahli kesehatan jiwa, ada Karolin Margret Natasa yang juga dokter, ada Chusnunia Chalim yang ustadah, dan banyak lagi. Dan jangan lupa ketuanya sendiri: Ribka Tjiptaning yang juga dokter. Bahkan, ada dokter Dinajani Mahdi yang bergelar profesor, doktor, dan enam gelar mentereng lain.

Tentu saya tahu apa yang harus dibahas hari itu: outsourcing atau alih daya. Ketika saya menjadi Dirut PLN, saya kaget: begitu banyak karyawan outsourcing-nya. Ke mana-mana, ke seluruh Indonesia, saya bertemu dan bergaul dengan mereka.

Saya tahu apa yang mereka alami: Gaji jauh lebih kecil (jika dibandingkan dengan karyawan tetap), tidak jelas berapa lama akan bekerja di situ (karena bisa saja tahun berikutnya kontraknya tidak diperpanjang), dan yang paling utama mereka merasa diperlakukan tidak adil: Mereka merasa bekerja lebih keras daripada karyawan tetap, tapi gajinya jauh lebih kecil.

Tahun pertama di PLN, saya sudah langsung bisa merumuskan tiga hal strategis itu. Saya merencanakan untuk dicarikan jalan keluar di tahun ketiga masa jabatan saya. Tahun pertama, saya harus memprioritaskan program mengatasi krisis listrik di seluruh Indonesia.

Tahun kedua, saya harus mengatasi daftar tunggu yang jumlahnya jutaan. Sampai-sampai harus dua kali melakukan program "sehari satu juta sambungan". Itu sekaligus mengatasi problem percaloan yang sudah mendarah-mendaging. Tahun ketiga, rencana saya, menyelesaikan outsourcing dan melahirkan mobil listrik.

Tidak disangka-sangka saya harus meninggalkan PLN sebelum genap dua tahun menjabat Dirut. Saya harus menjadi menteri meski sudah berusaha untuk bisa tetap di PLN setahun lagi.

Waktu itu saya ingin ada perbaikan sistem tender untuk perusahaan alih daya. Jangan mempertandingkan harga murah, tapi kualitas pekerjaan. Bahkan, gaji minimal sudah harus dipersyaratkan dalam dokumen tender.

Saya juga selalu mengajak karyawan tetap untuk bekerja lebih keras. "Jangan sampai teman-teman outsourcing mengatakan karyawan tetap itu gajinya besar, tapi tidak mau kerja keras," kata saya.

Kini dengan dibentuknya Panja Ketenagakerjaan BUMN oleh komisi IX, soal-soal itu akan bisa didalami lebih komprehensif. Sistem ketenagakerjaan di BUMN memang tidak seragam. Bergantung tiap-tiap BUMN. Apalagi, BUMN itu memang aneka ria: Bidang usahanya sangat luas. Industri bajanya tidak bisa disamakan dengan industri perbankan, penerbangan, perkebunan, dan seterusnya. Masing-masing mempunyai karakteristiknya sendiri.

Sambil menunggu hasil Panja Ketenagakerjaan Komisi IX DPR, semua BUMN harus menyiapkan perubahan-perubahan yang mungkin harus terjadi. Tentu tidak tahun ini. Sebab, sistem anggarannya sudah tidak memungkinkan untuk direvisi. Lebih baik dan lebih siap kalau disiapkan untuk dimulai tahun depan.

Semua persoalan, semua pengalaman, dan semua pemikiran harus disiapkan untuk kelancaran kerja panja komisi IX. Inilah tahun kerja keras para direktur SDM di tiap-tiap BUMN. Kalau perlu, kurangi sedikit fasilitas direksi untuk yang satu ini.

Tapi, saya juga bisa membayangkan sulitnya BUMN-BUMN kecil yang masih serbasulit. Jangankan memikirkan itu, karyawan tetapnya sendiri saja masih jauh dari sejahtera. Bahkan, ada BUMN yang baru tahun lalu bisa membayar karyawan tetapnya dengan gaji tetap.

Itulah realitas perusahaan: Yang besar sulit dengan kebesarannya, yang kecil sulit dengan kekecilannya, dan yang sulit kian sulit dengan kesulitannya.

Paling enak adalah orang yang bisa menikmati segala kesulitan itu.

Telah Lahir: Panja Ketenagakerjaan BUMN di Komisi IX DPR RI

Source: http://www.jpnn.com/read/2013/04/15/167364/Buron-yang-Menghasilkan-Panja-

Read more »

Achsanul Qosasih: Minta PT Taspen Fokus Urus BPJS dan SJSN

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achsanul Qosasih meminta PT Taspen fokus mengurus persiapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Langkah korporasi seperti mengakusisi perusaaan perbankan untuk sementara waktu sebaiknya dikesampingkan dulu.

"PT Taspen ingin mengambil-alih Bank Sinar Harapan Bali, sebuah bank kecil yang untuk Taspen saya rasa tidak terlalu penting. Kami merasa ini agak janggal karena PT Taspen kan salah satu konsorsium BPJS. Karena itu, PT Taspen belum perlu melakukan korporasi dengan mengakusisi bank tersebut," kata Achsanul Qosasih, kepada wartawan di Jakarta, Minggu (14/4).

Menurut Achsanul saat Jamsostek berniat membeli Bank Bukopin saja, Komisi XI tidak menyetujuinya. Jangan sampai karena ingin membeli bank ini maka persiapan untuk BPJS jadi terganggu. Jangan sampai pelaksanaan BPJS untuk masyarakat jadi berantakan.

"Kita memperkecil resiko untuk kepentingan masyarakat. Harusnya mereka paham, Jamsostek yang juga merupakan salah satu konsorsium BPJS yang berniat untuk membeli Bukopin tidak kita izinkan. Masa PT Taspen memaksakan diri membeli bank itu," tegasnya.

Menjawab pertanyaan, apakah ada aksi memburu rente dalam rencana pembelian bank tersebut? Achsanul mengaku tidak tahu. "Kalau itu saya tidak tahu," jawabnya.

Lebih lanjut Achsanul mengungkap adanya rencana PT Taspen akan menggandeng Bank Mandiri untuk mengakusisi Bank Sinar Harapan Bali. "Bank Mandiri saat ini adalah bank terbesar, harusnya berusaha membuka cabang di luar negeri atau membeli bank di negara lain. Bukan ikut mengakusisi bank kecil di dalam negeri," tegas Achsanul Qosasih.

"Jangan biarkan asing saja yang membeli bank-bank kita, kita juga bisa membeli bank asing di negaranya," imbuh dia.

Selain itu, dia menduga rencana pembelian bank tersebut oleh PT Taspen dan Mandiri, kemungkinan adalah salah satu upaya Bank Mandiri untuk bisa menguasai seluruh dana PT Taspen.

"Saya kira ini langkah yang harus dilakukan Bank Mandiri karena kinerjanya hampir disusul oleh BRI. Mereka tetap ingin menjadi yang nomor satu sehingga mereka butuh nasabah besar seperti Taspen dengan menguasai seluruh dana yang mereka miliki. Bayangkan semua uang pensiunan dikuasai oleh Mandiri. Kalau Taspen dipegang maka untuk dana pensiun yang lainnya seperti Asabri dan lainnya akan dikuasai juga," duga Politisi Partai Demokrat ini.

Terakhir Achsanul mengingatkan penempatan dana PT Taspen di berbagai bank selama ini banyak keuntungannya karena daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh Bank Mandiri, tapi bisa terjangkau oleh bank milik negara lainnya.

Achsanul Qosasih: Minta PT Taspen Fokus Urus BPJS dan SJSN

Source: http://www.jpnn.com/read/2013/04/14/167336/PT-Taspen-Diminta-Fokus-Urus-BPJS-dan-SJSN-

Read more »

KemenPAN-RB: Pengawas Internal seperti "Jeruk Makan Jeruk"

JAKARTA--Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) saat ini tengah membahas RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP).

Arahnya untuk memperkuat lembaga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (Itjen), dan Inspektur Pemda dalam melaksanakan pengawasan agar lebih independen.

Menurut MenPAN-RB Azwar Abubakar, selama ini peran lembaga pengawasan internal tidak berfungsi maksimal.

"Selama ini APIP dalam mengawasi instansinya terkesan seperti "jeruk makan jeruk". Itu sebabnya kita buat RUU SPIP," ujar MenPAN-RB Azwar Abubakar dalam keterangan persnya, Minggu (14/4).

Kehadiran regulasi ini sangat mendesak  agar kinerja pemerintah menjadi lebih berkualitas.

"Bukan hanya berupa laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara aministratif karena taat aturan, tetapi penggunaan anggaran harus dapat  memberi manfaat bagi rakyat," tuturnya.

Untuk menuju terciptanya anggaran berbasis kinerja, tidak lepas dari adanya suatu perencanaan yang baik, bukan hanya dari hasil atau output dari suatu program atau kegiatan.

Persoalannya, hingga kini masih banyak instansi pemerintah, khususnya dari daerah yang urusan  akuntabilitasnya belum baik. "Dalam penyusunan APBD, masih banyak dipengaruhi kepentingan politik," ujarnya.

Mantan Plt Gubernur Aceh ini menambahkan, APIP harus berdiri indepeden, dan mampu memastikan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan mengawasi penggunaan uang Negara  mulai dari perencanaan sampai monitoring dan evaluasi. Karena itu peranan APIP harus diperkuat.

"Ada yang berpendapat untuk seluruh kementerian, termasuk yang non portofolio seperti Kementerian PAN-RB misalnya, harus eselon I," tandas politisi PAN ini lagi.

KemenPAN-RB: Pengawas Internal seperti "Jeruk Makan Jeruk"

Source: http://www.jpnn.com/read/2013/04/14/167338/Pengawas-Internal-seperti-Jeruk-Makan-Jeruk-

Read more »

Yasti Soepredjo Mokoagow (Politisi PAN) Yakin Pemicu Bukan Faktor Cuaca

Anggota Komisi V DPR RI Yasti Soepredjo Mokoagow sangat prihatin dengan musibah kecelakaan pesawat Lion Air jenis Boeing 737-900 ER di Bali, Sabtu (13/4) lalu.

"Pertama kita prihatin belut atas musibah ini. Tapi disatu sisi kita bersyukur karena tidak ada korban jiwa," ungkap Yasti saat dihubungi via ponsel, Minggu (14/4).

Ia mengatakan, dalam penerbangan ada tiga unsur yang sangat penting. Yaitu sarana dan prasaran penerbangan, alam, dan sumber daya manusia (SDM.

"Kalau dilihat dari kondisi sarana dan prasarana semuanya bagus. Bandara Ngurah Rai itu kalau dilihat dari landasan pacunya bagus, radarnya juga bagus serta sarana prasarana pendukungnya juga bagus. Begitu juga dengan pesawat itu (Lion). Masih baru, belum 200 jam terbang," tuturnya.

Untuk unsur kedua, Yasti mengatakan berdasarkan laporan dari BMKG, kondisi cuaca waktu itu dalam keadaan bagus. "Laporan dari BMKG kondisi cuaca sangat baik. Artinya jarak pandang sampai 10 km, dan itu bagus dalam penerbangan," katanya.

Anggota Fraksi PAN ini mengungkapkan, untuk unsur SDM, pihaknya belum tahu. Karena harus menunggu hasil investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

"Yang belum kita tahu saat ini adalah faktor manusia. Kita belum bisa menyimpulkan itu human error atau technical error karena harus menunggu hasil investigasi," ujarnya.

"Kita berharap semoga kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi," tutur Yasti.

Yasti Soepredjo Mokoagow (Politisi PAN) Yakin Pemicu Bukan Faktor Cuaca

Source: http://www.jpnn.com/read/2013/04/14/167342/Politisi-PAN-Yakin-Pemicu-Bukan-Faktor-Cuaca-

Read more »

Korban Gusuran KPK: Anak-anak Diajak Mengadu ke Jokowi

JAKARTA - Hari libur, seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menghabiskan akhir pekan bersama keluarga. Namun tidak dengan warga korban gusur tanah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) di Jalan Gembira, Kelurahan Guntur, Jakarta Selatan.

Puluhan warga korban gusuran tanah KPK tersebut mengaku diperlakukan dengan tidak adil.

Untuk itu mereka menggelar aksi di rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, dengan membawa gerobak, serta beberapa ibu-ibu terlihat menggendong anaknya.

"Pihak KPK tidak menghiraukan nasib kami, nasib anak-anak kami. Demikian juga pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berpihak pada nasib kami. Penggusuran tempo hari sudah meluluhlantakkan masa depan anak-anak kami. Sampai saat ini kami tidak tahu harus bernaung di mana," ucap Koordinator Lembaga Pengawasan Pejabat Publik Republik Indonesia (LP3RI) Ian Oktavianus saat mengelar aksi di Taman Suropati, Menteng, Jakarta, Minggu (14/4).

Sebelumnya mereka pernah meminta pada Jokowi untuk menyelesaikan masalah tersebut tapi tidak dihiraukan.

"Kami sudah meminta agar Pak Gubernur melihat dan menyelesaikan persoalan kami, namun dicuekin dan tidak digubris," akunya.

Untuk itu mereka berharap dapat segera bertemu dengan gubernur berbadan ceking itu. Karena penggusuran tersebut telah menyebabkan mereka tidak memiliki rumah dan tempat bernaung.

"Kalau sudah begini, sudah tidak ada yang memperhatikan kelanjutan nasib anak-anak kami yang akan mengikuti ujian sekolah ini," saut seorang ibu-ibu.

Bila permintaan itu tidak digubris, mereka mengancam akan menetap di kediaman Jokowi.

"Kami akan bertahan sampai bertemu Pak Jokowi, kalau tidak kami akan tinggal di rumah pak gubernur saja," pungkasnya.

Korban Gusuran KPK: Anak-anak Diajak Mengadu ke Jokowi

Source: http://www.jpnn.com/read/2013/04/14/167324/Anak-anak-Diajak-Mengadu-ke-Jokowi-

Read more »

IPW Pasal 265 di RUU KUHP: Penghinaan Presiden, Pasal Selundupan

Indonesia Police Watch (IPW) mendesak DPR mencabut Pasal 265 di RUU KUHP yang mengatur tentang penghinaan terhadap presiden.

Alasannya,  pada 2006 pasal itu sudah pernah dicabut dan dikubur Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jika pasal ini tetap dimasukkan berarti pemerintah sebagai pembuat RUU KUHP dan DPR sebagai pembahasnya telah melanggar konstitusi," kata Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane, Minggu (14/4).

Dijelaskan Neta, pada 2006, MK telah mencabut pasal 134, pasal 136, dan pasal 137 KUHP tentang penghinaan presiden.

Ketiga pasal itu dinilai MK menimbulkan ketidakpastian hukum karena amat rentan pada tafsir apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan kepada presiden dan/atau wakil presiden.

Kini, ia melihat ada upaya menyelundupkan pasal tersebut ke dalam RUU KUHP.

Upaya penyelundupan ini menunjukkan rendahnya moralitas hukum pemerintah. "Sebab pasal yang sudah dikubur MK masih diupayakan untuk dihidupkan lagi," katanya.

Padahal, dia menerangkan, pemaksaan itu bisa membuat  pemerintah dan DPR dinilai melanggar konstitusi. "Jika pemerintah dan DPR melanggar konstitusi, legalitasnya tentu patut dipertanyakan," kata dia.

IPW yang tergabung dalam Forum Rakyat Anti-Pasal Represif akan menemui Ketua MK pada Senin (15/4)  siang, untuk meminta fatwa MK soal pasal tersebut. IPW berharap semua pejabat publik, termasuk presiden harus memahami resiko jabatan.

"Jika ia tidak becus memimpin, pasti akan dikritik dan diolok-olok rakyat. Untuk itu, pejabat publik harus bisa menjaga sikapnya agar sebagai pejabat jangan sampai menghina kedudukannya sendiri, seperti korupsi, main perempuan, dan lain-lain," pungkasnya.

IPW Pasal 265 di RUU KUHP: Penghinaan Presiden, Pasal Selundupan

Source: http://www.jpnn.com/read/2013/04/14/167326/Pasal-Penghinaan-Presiden,-Pasal-Selundupan-

Read more »

Dahlan Iskan: Yakinkan Merpati Akan Tetap Beroperasi

JAKARTA - Pemerintah telah memberikan jaminan pada perusahaan penerbangan plat merah, Merpati Nusantara Airlines, untuk terus mengudara.

"Kami sudah mendapatkan penegasan dan jaminan dari pemerintah melalui Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pak Dahlan Iskan, bahwa Merpati akan terus dipertahankan," ujar Direktur Utama Merpati, Rudy Setyopurnomo dalam keterangan tertulis, Minggu (14/4).

Penegasan tersebut disampaikan Rudy menjawab keresahan para pengusaha biro perjalanan yang mengaku khawatir Merpati akan ditutup.

Menurut Rudy, pemerintah justru akan rugi besar bila harus menutup Merpati. Karena kata Rudy, sampai saat ini kehadiran Merpati selalu ditungggu dan diharapkan berbagai masyarakat dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia.

"Terlalu besar kerugian yang dialami negara apabila Merpati ditutup. Merpati itu aset bangsa dan negara Indonesia. Karena itu, berulang kali pemerintah menegaskan bahwa Merpati akan terus dipertahankan dan diperbaiki kinerjanya," jelasnya.

Rudy menyebut salah satu bukti bahwa pemerintah serius untuk terus mempertahankan Merpati adalah adanya tim yang dibentuk pemerintah untuk segera menghapuskan piutang negara.

"Bukti lainnya adalah adanya tim restrukturisasi dan revitalisasi yang dibentuk pemerintah untuk terus mempelajari bussines plan atau rencana bisnis Merpati ke depan," ujarnya.

Business plan tersebut dijelaskan Rudy menjadi dasar dari akan dikucurkan dana penambahan atau penyertaan modal kerja dari pemerintah dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN). Busines Plan tersebut saat ini sedang dipelajari oleh PPA (Perusahaan Pengelola Aset).

Keyakinan lain bahwa Merpati akan terus dipertahankan pemerintah, didapat dari dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam beberapa kali pertemuan di DPR, beberapa komisi menyatakan dukungannya pada menteri BUMN maupun manajemen Merpati saat ini, agar Merpati disehatkan.

"Pak Dahlan juga terus memberikan motivasi kepada  seluruh jajaran karyawan dan direksi Merpati untuk bekerja lebih profesional agar dapat bersaing lebih baik lagi dengan perusahaan penerbangan swasta baik dari dalam maupun luar negeri," tutur Rudy.

Di samping itu, lanjut Rudy setiap hari dirinya beserta direksi Merpati terus berkomunikasi dengan Dahlan Iskan, baik melalui email, SMS, blackbery atau bertatap muka langsung.

"Hampir setiap minggu kami rapat di kantor menteri BUMN. Berulang kali pula Pak Dahlan menegaskan keyakinannya bahwa kelak Merpati akan menjadi perusahaan penerbangan yang dapat dibanggakan oleh bangsa Indonesia," tukas Rudy. 

Dahlan Iskan: Yakinkan Merpati Akan Tetap Beroperasi

Source: http://www.jpnn.com/read/2013/04/14/167347/Yakinkan-Merpati-Akan-Tetap-Beroperasi-

Read more »

WamenPAN-RB: Pegawai Pajak Korupsi, Atasan Harus Ikut Kena Sanksi

JAKARTA--Untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang di lingkungan Ditjen Pajak, perlu diterapkan metode tanggung rentang di unit kerja di instansi tersebut, atas pelanggaran yang dilakukan salah satu pegawainya.

Selain itu, peran aparat pengawas internal pemerintah perlu diperkuat, selain penegakan disiplin pegawai. Demikian ditegaskan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPAN-RB) Eko Prasojo dalam keterangan persnya, Minggu (14/4).
Kalau tanggung renteng diterapkan, kata Eko, maka atasan langsung pegawai yang tertangkap atau yang terbukti melakukan  korupsi harus ikut bertanggung jawab.
"Seorang Kepala Kantor Pajak sampai direktur, harus bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan anak buahnya. Pejabat tersebut diberikan catatan merah dalam karir jabatannya. Kalau perlu dicopot dari jabatannya," ujarnya.
Ditambahkan, sanksi juga perlu diberikan terhadap seluruh pegawai di unit kerja tersebut, misalnya dengan penundaan kenaikan pangkat.
Namun sebaliknya, reward juga perlu dilakukan terhadap pegawai di unit kerja yang memiliki prestasi atau kinerja istimewa. Misalnya, dalam tiga tahun berturut-turut kinerjanya memenuhi target yang telah ditetapkan, dan tidak ada pelanggaran oleh individu pegawainya.
Para pegawai di unit kerja tersebut pantas dan sebaiknya diberikan bonus dan kenaikan pangkat istimewa. Sedangkan direktur atau Kepala Kantor diprioritaskan untuk mendapat promosi  jabatan.
"Untuk mewujudkan gagasan tersebut dapat dibuat system yang berlaku secara internal. Hal ini tidak hanya untuk Ditjen Pajak atau Kementerian Keuangan, tetapi bisa saja diterapkan di kementerian atau lembaga lain, khususnya yang sudah menerima tunjangan kinerja," terangnya.
Ditambahkan, langkah tersebut sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi di bidang SDM aparatur, untuk membawa birokrasi dari zona nyaman (comfort zone) ke zona kompetitif.
Penerapan reward and punishment yang konsisten  harus dilaksanakan dalam reformsi birokrasi.
"Organisasi yang satu harus berkompetisi dengan organisasi lain. Demikian juga kinerja individual, harus memiliki indikator yang jelas sebagai dasar dalam penilaian untuk menentukn jenis hukuman dan penghargaannya," tambahnya.
Guru Besar UI ini juga mengakui bahwa peran whistleblower di Kementerian Keuangan sudah berjalan baik, dan telah berhasil mengungkap berbagai penyalahgunaan wewenang sejumlah pegawainya. Langkah itu harus dilanjutkan untuk membersihkan birokrasi di Ditjen Pajak, serta memberikan efek jera.
Namun demikian, Eko Prasojo menilai langkah-langkah itu masih harus dibarengi dengan tindakan yang lebih konkret, khususnya dalam bidang pengawasan. Dalam hal ini, peran aparat pengawas internal pemerintah  (APIP) harus terus diperkuat, guna mengawasi perilaku individu pegawai Ditjen Pajak.
Secara kelembagaan,  di Ditjen Pajak sebenarnya sudah ada Direktur Kepatuhan, yang diharapkan bisa mengawasi dan menjaga seluruh pegawai tidak saja melaksanakan tugas dan fungsinya secara disiplin, tetapi harus lebih berintegritas.
WamenPAN-RB: Pegawai Pajak Korupsi, Atasan Harus Ikut Kena Sanksi

Source: http://www.jpnn.com/read/2013/04/14/167334/Pegawai-Pajak-Korupsi,-Atasan-Harus-Ikut-Kena-Sanksi-

Read more »

Twitter @SBYudhoyono: Semangati Peserta UN, Belum Respon Penundaan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Foto: @SBYudhoyono

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memberikan semangat kepada para siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), SMK, dan Madrasah Aliyah yang mengikuti Ujian Nasional (UN), Senin (15/4).

Dalam akun twitter resmi ‏@SBYudhoyono, Presiden akan menyampaikan pesan yang sifatnya memompa semangat para siswa. Rencananya, pernyataan SBY yang juga ketua umum DPP Demokrat ini akan disiarkan di Radio.

"Menyemangati siswa/i se-Indonesia untuk melaksanakan Ujian Nasional, disiarkan di radio malam ini & besok," begitu kicau @SBYudhoyono sejam yang lalu.

Namun, sejauh ini belum merespon terkait dengan penundaan UN di 11 Provinsi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh mengatakan menunda pelaksanaan UN di 11 Provinsi, termasuk Luwu Utara yang masuk wilayah Provinsi Sulsel. Sedangkan 10 provinsi lainnya adalah Bali, Kaltim, Kalsel, Sulut, Sulteng, Sultra, NTB, NTT, Gorontalo dan Sulbar.

"Kami sudah merapatkan untuk ambil keputusan, dengan melakukan penggeseran jadwal pelaksanaan, yang tadinya serentak secara nasional, khusus untuk Indonesia Tengah (11 Provinsi) akan dimulai Kamis (18/4)," jelas mantan Mekominfo itu.

Nuh sendiri mengaku sudah menyampaikan laporan penundaan UN itu. Bahkan menurut dia, SBY sudah memerintahkan dirinya melakukan investigasi terkait penyebab keterlambatan.

Twitter @SBYudhoyono: Semangati Peserta UN, Belum Respon Penundaan

Source: http://www.jpnn.com/read/2013/04/14/167325/SBY-Semangati-Peserta-UN,-Belum-Respon-Penundaan-

Read more »

Berita Hari Ini MK Putuskan Sengketa Pilgub Sumut

JAKARTA –  Hari ini, Senin (15/4), majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pembacaan putusan sengketa pemilihan gubernur Sumut (pilgubsu).

Seperti dirilis Bagian Humas MK, sidang pamungkas ini akan digelar pukul 14.00 Wib. Pada sidang penentuan ini, masing-masing pihak yang bersengketa, baik penggugat, pihak terkait, maupun tergugat, tidak diberi kesempatan menyampaikan pendapat.

Mereka semua hanya bisa mendengarkan saja pembacaan putusan, yang biasanya dihadiri seluruh anggota hakim MK. Pembacaan putusan bergantian oleh anggota majelis hakim, yang begitu sampai pada bunyi putusan akhir, akan dibacakan ketua MK, Akil Mochtar.

Putusan MK bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, tidak ada lagi upaya banding.

Sebelumnya diberitakan, setelah tujuh kali persidangan dilalui, masing-masing pihak merasa yakin bakal memenangkan proses hukum di MK ini.

Melalui kuasa hukumnya, Arteria Dahlan, pasangan calon Gubsu Effendi Simbolon-Jumiran Abdi yakin gugatannya akan dikabulkan MK.

"Selain bukti, saksi-saksi dalam persidaangan juga telah jelas mengungkap adanya keterlibatan birokrasi dan itu kita indikasikan terjadi di 11 kabupaten/kota," kata Arteria, akhir pekan lalu.

Sementara, Taufik Basari, kuasa hukum pasangan Gatot Pujo Nugroho-T Erry Nuradi (GanTeng) yang dinyatakan sebagai pemenang pilgub oleh KPU Sumut, juga optimis gugatan para penggugat dimentahkan MK.

"Setelah kita mendengarkan keterangan saksi-saksi dari semua pihak dan memeriksa bukti-bukti, kami berkesimpulan  seluruh dalil pemohon tidak berdasar, tidak terbukti dan tidak beralasan hukum," ujar Taufik kepada JPNN di Jakarta, Jumat (12/4).

Berita Hari Ini MK Putuskan Sengketa Pilgub Sumut

Source: http://www.jpnn.com/read/2013/04/15/167355/Hari-Ini-MK-Putuskan-Sengketa-Pilgub-Sumut-

Read more »

Dudy Sudibyo: Jangan Spekulasi, Tunggu Pemeriksaan Black Box

Pengamat Penerbangan Dudy Sudibyo tak ingin berspekusi terlalu jauh mengenai penyebab jatuhnya pesawat Lion Air di sisi landasan pacu (runway) Bandara Ngurah Rai, Bali sekitar pukul 15.35 WITA, Sabtu (13/4).

Dia juga tak mau berspekulasi mengenai kemungkinan pilot pesawat M Ghazali yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang. "Tidak ada dasar yang kuat mengarah ke situ (menggunakan obat terlarang-red)," ujar Dudy saat dihubungi JPNN, Minggu (14/4).

Mengenai DPR yang meminta agar Ghazali dilakukan test urine, menurutnya hal itu tidak perlu dilakukan, lantaran saat awal sebelum menjadi pilot, test semacam itu sudah dilakukan sesuai standar peraturan yang harus dijalankan.

Untuk mengetahui lebih lanjut penyebeb kecelakaan tersebut, Dudy menyarankan menunggu hasil pemeriksaan terhadap black box atau kotak hitam.

"Kita jangan terlalu mengeneralisir penyebab kecelakaan ini dulu terlalu jauh, lebih baik tunggu dulu black box itu diperiksa. Dari black box nanti bisa ketahuan kok penyebabnya," tukasnya.

Seperti diketahui, pesawat Lion Air gagal mendarat sempurna di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Sabtu (13/4) kemarin sekitar pukul 15.35 WITA.

Beruntung tidak ada korban pada pesawat yang mengangkut 95 penumpang dewasa, 3 anak-anak, 1 bayi, dan 7 awak Lion itu.

Dudy Sudibyo: Jangan Spekulasi, Tunggu Pemeriksaan Black Box

Source: http://www.jpnn.com/read/2013/04/14/167311/Jangan-Spekulasi,-Tunggu-Pemeriksaan-Black-Box-

Read more »

Bambang Ervan: Kemenhub Isyaratkan Cabut Izin Terbang Pilot Lion Air

JAKARTA - Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Perhubungan Bambang Ervan, meminta masyarakat untuk bersabar terkait penyebab jatuhnya pesawat Lion Air jenis Boeing 737-800 ER di sisi landasan pacu (runway) Bandara Ngurah Rai, Bali, Sabtu (13/4).

Bambang mengatakan, pihaknya kini melakukan penyelidikan penyebab jatuhnya pesawat termasuk juga akan memeriksa pilot pesawat Lion Air M Ghozali. "Sabar, kami akan melakukan investigasi terkait dengan prosedur penerbangannya dan pilotnya akan kami tanyai," ujar Bambang pada JPNN, Minggu (14/4).

Selain itu, Kemenenterian Perhubungan (Kemenhub) dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) juga akan membantu menginvestigasi jatuhnya pesawat. "Kenapa dua-duanya, karena hasilnya nanti pasti beda. Kalau hasil investigasi KNKT berupa rekomendasi, sedangkan hasil investigasi Kemenhub berupa corrective action terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk pilot," jelasnya.

Dijelaskan Bambang, banyak hal yang bisa diputuskan dari peristiwa ini. Kata dia, izin terbang pilot Lion Air M Ghozali bisa dicabut jika benar bersalah. "Itu kalau dia terbukti melakukan kesalahan prosedur penerbangan. Tapi ini kan masih dalam proses," tegas Bambang.

Seperti diketahui, pesawat Lion Air gagal mendarat sempurna di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Sabtu (13/4) kemarin sekitar pukul 15.35 WITA.

Beruntung tidak ada korban pada pesawat yang mengangkut 95 penumpang dewasa, 3 anak-anak, 1 bayi, dan 7 awak Lion itu.

Bambang Ervan: Kemenhub Isyaratkan Cabut Izin Terbang Pilot Lion Air

Source: http://www.jpnn.com/read/2013/04/14/167321/Kemenhub-Isyaratkan-Cabut-Izin-Terbang-Pilot-Lion-Air-

Read more »

DMAN Usakti: Berita Kampanye Pencegahan Narkoba Film Pendek

JAKARTA - Divisi Mahasiswa Anti-Narkoba (DMAN) Universitas Trisakti (Usakti) punya cara unik melakukan kampanye pencegahan narkoba. Dengan cara partisipatif dan didukung Badan Narkotika Nasional (BNN), mahasiswa kampus reformasi itu menggelar kompetisi film pendek berdurasi 7 - 10 menit yang diikuti 27 Kampus se-Indonesia. 

""Kami ingin melakukan kampanye pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara yang menarik dan partisipatif," kata Ketua Panitia Caesar Budi Satria dari DMAN ketika mengikuti Focus Group Discussion (FGD) di BNN, Jakarta, Sabtu (13/4).  

Menurut Caesar, FGD yang melibatkan para pegiat antimadat ini untuk mendapatkan masukan dari kompetisi film pendek tersebut. Selain BNN, acara ini juga dihadiri oleh Praktisi Perfilman dan Gerakan Nurani Nusantara (GANN). "Agar film pendek yang terpilih nanti benar benar menyentuh dan dapat mencegah penontonnya dari bahaya narkoba," katanya.

Kasubdit Masyarakat pada Direktorat Advokasi Deputi Pencegahan BNN Siti Alfiasih  menyebutkan bahwa kegiatan yang diinisiasi DMAN Usakti ini perlu diapresiasi. BNN sendiri kata dia, mendukung penuh.

Pada kesempatan ini, BNN juga mengundang dewan juri pada kompetisi film pendek dari Institut Kesenian Jakarta (IKJ) dan Andik Kuswoyo yang merupakan penulis beberapa sinetron yang berhasil mendapatkan rating tinggi produksi Sinemart.

"Selain untuk memberikan masukan, dewan juri  juga akan menyeleksi 5 film pendek yang akan masuk final dan akan dinilai pada acara puncaknya pada 18 Maret mendatang di Usakti," kata Siti. Pada acara puncaknya sutradara kondang   Hanung Bramantyo akan bertindak selaku ketua Dewan Juri.

Ketua Umum GANN, M Fariza Y Irawady menyebutkan bahwa kampanye pencegahan anti-narkoba harus kreatif. Makanya ia berharap BNN bersinergi dengan banyak televisi swasta agar mau menayangkan film film pendek unggulan ini.

"Saya membayangkan, sebelum diberikan pelatihan motivasi oleh GANN untuk hidup positif dan bermakna tanpa narkoba dan pengetahuan tentang bahaya narkoba oleh BNN, para peserta dalam roadshow nanti akan menikmati tayangan film pendek unggulan yang merupakan juara juara kompetisi yang diadakan DMAN Usakti ini," ujar Caca, sapaan akrab M Fariza Y Irawady.

Sementara itu Ketua Tim Pencegahan Pemberatasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (TP4GN) Usakti Hein Wangania yang selama ini membina DMAN Usakti menyatakan bahwa Rektor Usakti Thoby Muthis selalu memberikan kesempatan seluasnya bagi para mahasiswa yang tergabung dalam DMAN untuk berkarya, berinvovasi dalam melakukan upaya pencegahan narkoba, pihaknya hanya mendukung dengan potensi yang ada saja.

Hein menegaskan bahwa budaya anti narkoba sudah dapat diterapkan di Usakti karena selain kampanye pencegahan yang masif juga sanksi yang sangat  tegas bagi siapapun yang terbukti memakai narkoba. ""Rektor Usakti sangat tegas dalam masalah ini bukan hanya kepada para mahasiswa tapi juga kepada karyawan dan pengajar Usakti," ujar Hein.

DMAN Usakti: Berita Kampanye Pencegahan Narkoba Film Pendek

Source: http://www.jpnn.com/read/2013/04/14/167317/Kampanye-Pencegahan-Narkoba-Film-Pendek-

Read more »

Edward Sirait: Lion Air Pesawat Kondisi Layak Terbang

Direktur Umum Lion Air, Edward Sirait saat memberikan keterangan terkait kecelakaan pesawat Lion Air di Bandara Ngurah Rai, Bali, Sabtu (13/4). Foto: Ade Sinuhaji/JPNN

JAKARTA - Direktur Umum Lion Air, Edward Sirait menerangkan pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT 904 yang mengalami kecelakaan hari ini layak diterbangkan.

Selain itu menurut Edward, pilot yang menerbangakan pesawat tersebut dalam kondisi sehat. "Pesawat diterbangkan dalam posisi layak terbang. Pilot dalam keadaan sehat," ujar Edward saat konferensi pers di Lion Air Tower, Jakarta, Sabtu (13/4).

Edward menerangkan, pesawat tersebut merupakan pesawat baru yang  diterima pada bulan Maret 2013. "Pesawat baru operasi dua bulan. Itu pesawat baru dari pabrik," kata dia.

Menurut Edward, pesawat tersebut baru tiga kali landing dari tempat lain sebelum akhirnya kecelakaan. Pesawat itu sebelumnya terbang dari Palu, Banjarmasin kemudian ke Bandung.

Edward mengatakan bahwa pada saat penerbangan tersebut dalam kondisi hujan. "Sebenarnya data yang kita peroleh katanya ada hujan. Pastinya nanti akan didapatkan oleh Meteorologi dan tim penyidik," terang dia.

Pesawat tersebut kata Edward, membawa 101 penumpang dengan komposisi 95 dewasa, 5 anak-anak dan 1 bayi. Kemudian ada 7 awak pesawat.

Dia mengatakan para korban dalam keadaan selamat. "Proses evakuasi awak pesawat dengan penumpang berjalan dengan baik," tandasnya.

Edward Sirait: Lion Air Pesawat Kondisi Layak Terbang

Source: http://www.jpnn.com/read/2013/04/13/167223/Lion-Air-Klaim-Pesawat-Kondisi-Layak-Terbang-

Read more »

Kusman Suryakusumah: Pengguna Narkoba Usia 10-20 Tahun Meningkat 2,5 Persen

JAKARTA - Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), Kusman Suryakusumah mengatakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia semakin meningkat. Ironisnya, berdasarkan data kasus yang ditangani BNN, generasi mudah yang berusia 10-20 tahun juga menjadi pengguna aktif.

"Lebih mengkhawatirkan lagi, pengguna narkoba usia 10-20 tahun meningkat hingga 2,5 persen. Ini berdasarkan bukti dan data kasus yang diambil dari BNN," ungkap Kusman Suryakusumah saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (12/4).

Dikatakannya, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan BNN, sejak tahun 2005, terus terjadi peningkatan pengguna Narkoba. "Pada 2005 tecatat kenaikan pengguna Narkoba sebanyak 1,75 persen dan terus meningkat menjadi 4,9 persen di 2011," tuturnya.

Kusman mengungkapkan, jika hal ini dibiarkan, pengguna Narkoba akan terus bertambah. "Apalagi saat ini muncul 250 zat yang masuk di Indonesia, yang disinyalir merupakan Narkoba jenis baru. Dan secara kuantitas Narkoba, Indonesia berada di posisi keempat terbesar di Dunia," katanya.

Ditambahkan, BNN saat ini menjalankan instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2011 tentang Pengentasan Narkoba. "Permasalah Narkoba itu sangat berdampak negatif dalam semua aspek. Seperti ketahanan sosial, pelanggaran hukum dan penyakit," pungkas Kusman.

Kusman Suryakusumah: Pengguna Narkoba Usia 10-20 Tahun Meningkat 2,5 Persen

Source: http://www.jpnn.com/read/2013/04/12/167147/Pengguna-Narkoba-Usia-10-20-Tahun-Meningkat-2,5-Persen-

Read more »

Hatta Rajasa: Opsi Naikkan Harga BBM Tidak Prioritas

JAKARTA - Pembahasan kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) saat ini masih terus dibahas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan, opsi menaikkan harga BBM tetap ada, tetapi tidak menjadi prioritas. Karena opsi pengendalian dan pengurangan BBM bersubsidi lebih diutamakan.

"Kita belum putuskan, tapi mana yang memberikan impact (dampak-red) terbaik di antara opsi pengendalian dengan pengurangan. Opsi kenaikan tetap dikaji, tetapi tidak jadi prioritas karena pasangannya dengan BLT dan itu cukup sulit dilakukan," ujar Hatta usai memimpin rapat koordinasi (Rakor) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (12/4).

Sementara opsi penghematan subsidi dengan menggunakan bahan bakar Premix (premium campur pertamax) tidak akan diajukan. Pasalnya, ini akan menambah beban subsidi, karena Premix masih mendapat sumbangan dari negara.

Menurut Hatta, dengan adanya Premix maka akan membuat konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax berpotensi pindah. "Kalau pengguna Pertamax pindah kesitu (Premix) gimana. Kan itu (Premix) juga subsidi. Yang tadinya tidak diberi subsidi malah kita menambah subsidi. Itu akan menimbulkan produk baru yang disubsidi," tutur Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini. Yang penting kata Hatta, pihaknya tengah membahas opsi-opsi terbaik agar tidak membebani masyarakat yang kurang mampu. 

Hatta Rajasa: Opsi Naikkan Harga BBM Tidak Prioritas

Source: http://www.jpnn.com

Read more »

Berita Komnas HAM Didemo Pro Kopassus (Penyelidikan Cebongan)

JAKARTA - Sejumlah komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah menggelar jumpa pers terkait hasil penyelidikan kasus penyerangan dan penembakan di Lapas klas IIB Cebongan, di kantor Komnas HAM Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Jumat (12/4). Saat jumpa pers ini tengah berjalan, datang sekitar 50 orang yang tergabung dalam Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan TNI/Polri (GM FKPPI) melakukan unjuk rasa di depan kantor Komnas HAM. 

Mereka memakai seragam motif loreng yang hampir serupa dengan seragam tentara dan memegang spanduk yang mendukung aksi Kopassus untuk memberantas premanisme. Dengan pengeras suara, mereka meminta Komnas HAM menghentikan penyelidikan terkait kasus Cebongan.

"Kami berkumpul di sini meminta Komnas HAM untuk menghentikan investigasi kasus Cebongan," teriak para pendemo tersebut melalui pengeras suara. Para pengunjuk rasa ini menyebut Komnas HAM tidak adil karena ketika anggota TNI tewas di Papua, Komnas HAM tidak lakukan penyelidikan. Mereka menyebut Komnas HAM bersifat subjektif di kasus Cebongan.

Aksi mereka tertahan di depan kantor Komnas HAM, karena gerbang kantor itu ditutup rapat dan dijaga aparat kepolisian. Meski suara para pengunjuk rasa ini cukup terdengar dari ruang jumpa pers, komisioner Komnas HAM tetap memaparkan hasil penyelidikan di hadapan wartawan. Para komisioner ini tidak terganggu sedikitpun dengan aksi itu.

"Kami harapkan apa yang dilakukan Kopassus ini tidak disalahartikan bahwa kami menjatuhkan institusi tertentu. Kami melakukan penyelidikan terkait pelanggaran HAM, tapi kan yang menentukan hukumnya tetap aparat penegak hukum," tutur Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani menanggapi adanya unjuk rasa itu.

Dalam hal ini Komnas HAM tetap membuka pintu diskusi untuk para pengunjukrasa. Sekitar belasan pengunjukrasa dipersilakan menyampaikan pendapat mereka pada Komnas HAM di dalam ruang pengaduan.

Berita Komnas HAM Didemo Pro Kopassus (Penyelidikan Cebongan)

Source: http://www.jpnn.com/read/2013/04/12/167096/Komnas-HAM-Didemo-Pro-Kopassus-

Read more »